TERDEPAN.CO.ID – DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Aturan itu mencakup perampasan aset melalui mekanisme yang tidak selalu mensyaratkan putusan pidana terhadap pelaku, sekaligus mengatur pengelolaan dan pengawasan aset.
Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, setelah Komisi III DPR menyampaikan hasil pembahasan tingkat pertama. Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat, lalu meminta persetujuan dari fraksi-fraksi dan anggota DPR sebelum Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan pendapat akhir pemerintah.
Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan pembahasan aturan itu berlangsung setelah perjalanan panjang. RUU tersebut telah diusulkan sejak 18 tahun lalu dan mulai dibahas di Komisi III pada Agustus 2025, kata dia dalam laporannya di hadapan rapat paripurna.
Proses pembahasan, menurut Habiburokhman, mencakup sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Komisi III juga mengunjungi 15 provinsi, sementara 46 anggotanya menyerap aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Ia menyebut aturan ini menggeser fokus penegakan hukum agar tidak berhenti pada pemidanaan, tetapi juga mencakup “pemulihan kerugian negara dan kerugian korban”.
Ketentuan perampasan tanpa putusan pidana, atau non-conviction based forfeiture, menjadi salah satu mekanisme yang diatur. RUU itu juga memuat pengelolaan aset secara terpadu, transparansi, serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai aturan tersebut meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, serta pendanaan terorisme.
Daftar tindak pidana lainnya mencakup penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas. RUU turut mengatur jenis aset yang dapat dirampas, baik melalui putusan pidana maupun tanpa putusan, beserta pengelolaan oleh badan yang dibentuk Presiden. Sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi juga termasuk dalam pengaturan.
Rini menyatakan pemerintah menyetujui RUU itu untuk disahkan. Ia menilai aturan tersebut diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan memungkinkan aset hasil tindak pidana dikembalikan kepada negara atau korban yang berhak. Puan mengatakan pembahasan telah melalui partisipasi publik dan penelaahan agar substansinya tidak bertumpang tindih dengan peraturan lain; ia menegaskan pengesahan dilakukan setelah proses pembahasan, “bukan karena desakan, bukan karena dipaksa”.






