TERDEPAN.CO.ID – Wakil Menteri Perhubungan Suntana mendorong pemerintah, kepolisian, operator angkutan, dan pelaku usaha menyatukan langkah untuk memperbaiki keselamatan serta layanan transportasi darat. Penguatan kerja sama itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Yogyakarta, Kamis (19/11/2026), sekaligus mendukung target Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027.
Suntana menilai persoalan transportasi darat tidak bisa ditangani satu instansi secara terpisah. Pembagian tugas yang tegas dan koordinasi antarpihak, katanya, dibutuhkan agar kebijakan berjalan efektif dan menghasilkan perubahan di lapangan. “We are not Superman but we are superteam,” ujar Suntana saat membuka rapat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyebut keselamatan lalu lintas dan peningkatan mutu pelayanan bergantung pada keterlibatan berbagai pihak. Ekosistem transportasi darat mencakup pemerintah pusat dan daerah, polisi, operator, pengelola infrastruktur, usaha logistik, serta masyarakat. Karena itu, penanganan yang berjalan sendiri-sendiri berisiko membuat persoalan sulit diselesaikan secara terpadu.
Rakornis menetapkan dua bahasan utama: langkah percepatan menuju Zero ODOL 2027 dan penguatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Forum tersebut diarahkan menjadi sarana bagi instansi pemerintah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lain untuk menyelaraskan penanganan masalah jalan dan angkutan.
Penertiban kendaraan yang melampaui batas dimensi atau muatan menjadi bagian penting dari agenda ODOL. Upaya ini berkaitan dengan keselamatan perjalanan dan efisiensi logistik, serta membutuhkan dukungan aturan, kondisi infrastruktur jalan, pengawasan, dan kepatuhan perusahaan angkutan. Kemenhub membahas agenda tersebut sebagai bagian dari penguatan ekosistem transportasi darat, bukan semata penanganan kendaraan di jalan.
Aan mengatakan sejumlah persoalan selama ini masih ditangani secara sektoral. Ia berharap penguatan Forum LLAJ membuat koordinasi antarinstansi lebih efektif dan mendorong penyelesaian bersama. Rapat juga menghadirkan pembicara dari bidang konektivitas, jalan dan jembatan, keselamatan, perencanaan pembangunan, serta logistik untuk membahas kebijakan dan dukungan yang diperlukan.
Di antara narasumber yang hadir ialah Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo R.M. Manuhutu, Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Arrahmanza, dan Ketua Umum KAMSELINDO Kyatmaja Lookman. Aan berharap masukan rapat berlanjut menjadi kebijakan dan tindakan yang konsisten, bukan berhenti sebagai pembahasan. “Keselamatan bukan sekadar slogan, kolaborasi bukan sekadar seremoni, dan regulasi bukan sekadar dokumen. Semuanya harus hadir dalam tindakan nyata,” kata Aan.






