TERDEPAN.CO.ID – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 2.655.454. Keputusan itu diumumkan di Kabupaten Jepara pada Sabtu, 21 November 2026, setelah pembahasan yang melibatkan unsur pengusaha, pekerja, pemerintah, serta pakar dan akademisi.
Besaran UMP tersebut bertambah Rp 328.068 dari nilai tahun sebelumnya, Rp 2.327.386,07. Kenaikan 14,10 persen itu menjadi yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, sekaligus hampir dua kali persentase kenaikan UMP 2026 yang tercatat sebesar 7,28 persen.
“Hari ini saya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2027,” kata Luthfi saat mengumumkan keputusan tersebut. Ia menyebut angka kenaikan ditetapkan setelah pembahasan di dewan pengupahan yang melibatkan empat kelompok.
Kelompok yang terlibat terdiri atas pengusaha melalui Apindo dan Kadin, serikat pekerja atau serikat buruh, pemerintah, serta pakar dan akademisi. “Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikkan UMP Jawa Tengah tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10 %,” ujar Luthfi.
Data UMP provinsi itu menunjukkan besaran upah minimum terus berubah dari tahun ke tahun, dengan persentase kenaikan yang beragam. Pada 2025, UMP ditetapkan Rp 2.169.349 atau naik 6,50 persen; setahun sebelumnya, nilainya Rp 2.036.947 dengan kenaikan 4,02 persen.
Pada 2023, UMP Jawa Tengah mencapai Rp 1.958.169,69 setelah naik 8,01 persen. Tahun 2022, nilainya Rp 1.812.935 dengan kenaikan 0,78 persen, sedangkan pada 2021 tercatat Rp 1.798.979 atau bertambah 3,27 persen.
Untuk periode 2018 hingga 2020, UMP tercatat masing-masing Rp 1.486.065, Rp 1.605.396, dan Rp 1.742.015. Kenaikannya berturut-turut 8,71 persen pada 2018, 8,03 persen pada 2019, dan 8,51 persen pada 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kenaikan UMP dapat mendukung kesejahteraan pekerja dan diiringi peningkatan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan industri, investasi, dan perluasan lapangan kerja di daerah.






