TERDEPAN.CO.ID – Usulan menambah jumlah wakil presiden menjadi tiga orang mendapat penolakan dari Ahmad Doli Kurnia. Anggota Komisi II DPR RI itu menilai gagasan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin tersebut tidak sejalan dengan ketentuan UUD 1945 yang menetapkan satu wakil presiden untuk membantu presiden.
Doli merujuk Pasal 4 Ayat 2 UUD 1945 sebagai dasar keberatannya. Aturan itu menyebut, “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.” Karena itu, menurut Doli, penambahan jabatan wapres tidak dapat dilakukan hanya dengan menyampaikan usulan politik.
Ia juga mengingatkan Sultan agar membedakan negara dan lembaga negara saat membicarakan perubahan tata pemerintahan. “Harus dibedakan antara negara dengan lembaga negara,” kata Doli dalam pernyataan yang dikutip dari YouTube TribunJakarta.
Sebelumnya, Sultan mengusulkan Indonesia memiliki tiga wakil presiden untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat keterwakilan wilayah. Dalam gagasannya, para wapres dapat bekerja dari kawasan berbeda, termasuk Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
Sultan berharap pola tersebut mendekatkan pemerintah dengan daerah-daerah di Indonesia. Ia mengatakan, “Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera.” Usulan itu menempatkan pembagian lokasi kerja sebagai cara untuk memberi perhatian lebih besar kepada wilayah.
Namun, bagi Doli, gagasan tersebut berhadapan dengan aturan konstitusi mengenai jumlah wakil presiden. Dengan demikian, perdebatan tidak hanya menyangkut pembagian tugas atau lokasi kerja, tetapi juga ketentuan dasar yang mengatur susunan jabatan dalam pemerintahan.
Pemerataan pembangunan juga dapat ditempuh melalui penguatan peran kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif, serta koordinasi antarlembaga. Pilihan itu menjadi salah satu pendekatan yang disebut dalam perdebatan, tanpa menambah jumlah jabatan wapres. Usulan Sultan dan penolakan Doli pun menempatkan persoalan pemerataan wilayah berhadapan dengan batas konstitusional yang berlaku.






