TERDEPAN.CO.ID,BATAM- Sejumlah aktivis aliansi yang tergabung dalam Women’s March Jakarta melakukan aksi di Taman Aspirasi Monas atau sekitar patung kuda, Jakarta Pusat pada Sabtu (07/11/26)) menyuarakan protes dan menyoroti kebijakan pajak pembalut yang di gaungkan oleh pemerintah baru baru ini.
Aksi yang diprakasai oleh Jakarta Feministt bersama unsur masyarakat, komunitas baik buruh, kelompok disabilitas serta komunitas queer ini sempat diwarnai suasana ketegangan dan penghadangan aparat kepolisian.
Dalam aksi tersebut para perempuan yang turun kejalanan membawa sejumlah poster menyampaikan kecaman dugaan penyerangan terhadap massa aksi di kawasan Silang Selatan Monas sekitar pukul 11.30 WIB oleh tiga orang tidak dikenal yang diduga kelompok anti-kesetaraan.
Aksi Women’s March ini membawa Sembilan tuntutan utama yang meliputi keadilan sosial ekonomi, penghapusan kekrasan dan diskriminasi , kesehatan dan reproduksi serta kebebasan digital dan privasi lalu legislasi HAM , Demiliterasi, isu Papua, Keadilan Ekologis dan mengevaluasi kembali kebijakan publik dengan menghentikan kebijakan yang membahayakan rakyat termasuk evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penolakan terhadap pajak pembalut (PPN 11 %).
Aksi Women March dimulai dari simpang Sarinah menuju Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada pukul 06.30 WIB.
“Kami perempuan menyuarakan sembilan tuntutan terkait pemenuhan hak-hak perempuan,”seru pendemo bersuara lantang dalam barisan.
“Keadilan gender tidak mungkin hadir tanpa adanya keadilan ekonomi, tanpa adanya keadilan ekologis, kebebasan sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” kata Vivi ketua aksi demo.
Kami meminta pemerintah menghentikan kekerasan berbasis gender online (KBGO), melawan sensor/ represi digital, serta melindungi data pribadi dan kebebsan berekpresi,”lanjutnya.
Menjamin hak atas kesehatan dan kehidupan bebas dari kekerasan, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan aborsi yang aman. Menghentikan kekerasan berbasis gender di ruang digital serta melawan sensor dan represi digital.
Selain itu, memastikan perlindungan data pribadi, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi. Menghadirkan legislasi berbasis hak asasi manusia (HAM) melalui partisipasi publik. Menghentikan militerisasi ruang sipil dan kriminalisasi pembela HAM, serta menarik TNI dan Polri dari posisi sipil. Menghentikan kolonialisme di Papua.
“Menjamin keadilan ekologis dan menghentikan pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat. Menghentikan kebijakan publik yang membahayakan rakyat,”katanya menyeru.
Dalam aksi tersebut Women’s March Jakarta Saat berjalan menuju kawasan Monas, dimana massa aksi sempat dihadang oleh barikade aparat keamanan yang memicu sedikit ketegangan.
Gaffryl
Editor : IKA
#Women’sMarchJakarta
#PajakPembalut